Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) saat ini memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan online secara singkat dari jarak jauh, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya via internet.Sehubungan dengan hal tersebut, kami Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Jihad Taman Kopo Katapang (TKK) akan melaksanakan kegiatan kajian muamalah dengan tema “Transaksi Online dalam Timbangan Syariat”. In Sya' Allah akan diselenggarakan pada Sabtu, 4 januari 2020 dimulai Ba'da Magrib ...

Pangauban,(30/12/2019),Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Undang-undang No.6 tahun 2014 menegaskan kembali bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Pangauban yang selanjutnya disebut BUMDesa RANCAGE, didirikan berdasarkan ...

PANGAUBAN - Secara umum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) merupakan pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. Kegiatan MMD yang digelar Aula Kantor Desa Pangauban Kecamatan Katapang diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi dan layanan kesehatan. Dimana dengan cara seperti ini merujuk pada keinginan agar persoalan tentang kesehatan yang terjadi di masyarakat ...

Bandung - Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto resmi bertugas sebagai Pangdam III Siliwangi. Nugroho bertekad melanjutkan program Citarum Harum. Nugroho menjabat Pangdam III Siliwangi menggantikan Letjen TNI Tri Soewandono, yang kini bertugas sebagai Sesmenko Polhukam. Resminya Nugroho menjabat Pangdam ditandai dengan acara lepas sambut Pangdam III Siliwangi yang digelar di Graha Tirta Siliwangi, Jalan Lombok, Kota Bandung, Rabu (6/11/2019). "Kita melaksanakan tugas, ada Citarum Harum dan sebagainya. Itu yang perlu kita tingkatkan," ucap Nugroho ...

Pangauban. Kantor Kepemerintahan Desa Pangauban Kecamatan Katapang pada Minggu, 01 Desember 2019, mengadakan Acara Sertijab Kades Pjs Desa Pangauban Aep Gun Gun Suherman Kepada Enep Rusna Sutiadi sebagai Kades terpilih periode 2019-2025. Acara tersebut, Di hadiri oleh para masyarakat Desa Pangauban, tokoh agama, tokoh Masyarakat, para pelaku usaha, Kapolsek Katapang, Camat Katapang, Koramil pamengpeuk, ketua BPD, LKMD, dan juga para undangan lainya yang datang pada acara Sertijab. Hal ini membuktikan Antusias warga masyarakat Desa Pangauban ingin ...

Pangauban - Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) biasanya cenderung jarang diminati warga, karena pada umumnya, pemilihan ketua RW dipilih langsung dari anggota masyarakat melalui musyawarah tanpa adanya pesta demokrasi layaknya pemilu. Namun, hal itu tidak berlaku bagi warga RW 004 Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Pasalnya,  pesta demokrasi mengantarkan warga RW 004 Desa Pangauban untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW rasa pemilu. Panitia mendesain pemilihan layaknya seperti pemilu supaya berbeda dari pemilihan RW yang ...

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program Pemerintah yang menyasar warga miskin dan rentan miskin saat ini. Masyarakat yang terjaring dalam program ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM mendapat bantuan pendidikan, kesehatan, serta uang tunai yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Membicarakan pembagian PKH, tidak lepas dari yang namanya BDT. BDT kepanjangan dari Basis Data Terpadu adalah data acuan warga miskin yang masuk KPM. BDT diambil pada saat sensus Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya ...

Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 27 kabupaten / kota atau 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat.   Peraturan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.   Dari peraturan terbaru ini, maka ...